Jokowi 'Mati', Prabowo Rugi
jpnn.com - JAKARTA - Iklan kematian Joko Widodo bertebaran di media sosial. Tak pelak munculnya iklan itu mendapat protes keras dari publik. Sebab, publik menilai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.
Psikolog politik dari Universitas Indonesia Dewi Haroen menyodorkan analisanya soal iklan lelayu tentang kematian Jokowi. Dewi menyebut Jokowi justru diuntungkan dengan iklan itu karena pendukung calon presiden dari PDIP itu langsung bereaksi keras merasa dizalimi.
"Sedangkan pihak Prabowo dirugikan karena stigma negatif selalu dialamatkan kepadanya," kata Dewi, Jumat (9/5).
Dewi menambahkam, Jokowi mendulang keuntungan besar dari kampanye negatif itu. Sebab selain langsung dibela oleh rakyat, Jokowi juga diposisikan menjadi pihak yang teraniaya.
Dalam sejarah pencapresan di Indonesia, lanjut Dewi, capres yang terkesan dianiaya biasanya mendapatkan banyak dukungan dan berpotensi menjadi presiden.
Karenanya Dewi tak yakin iklan lelayu Jokowi dibuat oleh kubu Prabowo. Sebab, tidak mungkin kubu Prabowo melakukan tindakan-tindakan bodoh yang akan merugikan capres dari partai Gerindra itu.
"Prabowo sendiri orang yang paham strategi dan timnya juga orang-orang pilihan yang tidak mungkin membuat kesalahan-kesalahan yang tidak material," ungkap Dewi.
Seperti diketahui, di laman jejaring sosial Facebook dan Twitter beredar gambar ucapan dukacita untuk Ir Herbertus Joko Widodo. Bentuk gambar tersebut berupa iklan pengumuman kematian yang seperti sering dimuat di surat kabar. Ada foto Jokowi di gambar tersebut. Sebagai awalan dalam gambar tersebut, tercantum tulisan yang mengumumkan “kematian” Jokowi pada 4 Mei 2014.(boy/jpnn)
JAKARTA - Iklan kematian Joko Widodo bertebaran di media sosial. Tak pelak munculnya iklan itu mendapat protes keras dari publik. Sebab, publik menilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak