Jokowi Melarang Mudik, Sukamta PKS: Jangan Seperti Menghitung Tokek
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta berharap, keputusan melarang mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diralat.
Sukamta pernah mendengar bahwa pemerintah pusat dalam suatu waktu melarang mudik. Namun, narasi itu dicabut dalam perjalanannya oleh pemerintah pusat juga.
"Semoga tidak ada ralat lagi dari jubir Presiden atau Mensesneg. Kami mendengar keputusan yang diralat bolak-balik seperti menghitung tokek saja," ucap Sukamta dalam keterangan tertulis kepada JPNN.com, Rabu (22/4).
Lebih lanjut, kata Sukamta, pelarangan mudik dari pemerintah ini masuk kategori terlambat. Banyak kepala daerah sudah lama menginginkan mudik dilarang.
Selain itu, penularan virus Corona telah terjadi di beberapa daerah. Penularan itu dipicu dari orang yang pulang ke kampung halamannya.
"Saya heran juga kenapa baru hari ini soal larangan mudik baru ada keputusan. Kita tahu, ini bukan ranah kepala daerah. Mereka hanya bisa mengeluh dan mengantisipasi," katanya.
Walakin terlambat, Sukamta berharap pemerintah bisa tegas dalam melarang mudik ini. Setidaknya, pelarangan mudik bisa dilakukan sampai pandemi virus Corona selesai.
"Kami berharap pemerintah pusat tegas, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai," ucap dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta berharap keputusan melarang mudik yang diumumkan Presiden Jokowi tidak diralat.
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya
- 110 Juta Orang Diprediksi Lakukan Mudik Akhir Tahun
- Dorong Kemajuan Industri Olahraga, LPDUK-Inaspro Teken MoU dan PKS Bersama Mitra
- Pelni Siapkan 8 Kapal Untuk Mudik Natal dan Tahun Baru di Papua