Jokowi: Memajukan Pariwisata Harus dengan Kerja Terintegrasi
jpnn.com, MINAHASA - Presiden Joko Widodo mengatakan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
Demikian disampaikan Jokowi saat meninjau rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terletak di KEK Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (4/7).
BACA JUGA: 7 Tokoh Muda Ini Dinilai Layak Jadi Kandidat Menteri Jokowi
"Turisnya yang mau ke sini itu banyak dan akan (semakin) banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu, perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, kabupaten, dan pusat. Harus sambung semua," kata Jokowi.
Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan sendiri ditemukan banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antarpihak untuk dapat segera diselesaikan. Maka itu, dalam kunjungannya kali ini, Kepala Negara ingin memastikan semua kendala yang ada dapat segera teratasi.
"Ini mau kita selesaikan biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai," tegas mantan gubernur DKI itu.
Pemerintah pusat sendiri memberikan dukungan penuh dan investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara. Antara lain perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.
Jokowi juga mengingatkan, seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara dan KEK Tanjung Pulisan nantinya, maka provinsi tersebut memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus wisatawan yang bertambah.
Jokowi mengatakan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel