Jokowi Mengaku Sudah Memerintahkan Mahfud MD, Semoga Hasilnya Diterima Semua Pihak
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya tentang hak asasi manusia (HAM).
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, dirinya tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
"Kita (pemerintah) mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," kata Jokowi secara virtual dalam rangka memperingati Hari HAM, Kamis (10/12).
Jokowi mengatakan telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu.
Jokowi berharap hasilnya diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional.
"Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan," kata Jokowi.
Saat ini, kata Jokowi, Indonesia sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian.
Pemerintah mengklaim terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM.
Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan