Jokowi Merasa Pusat Tak Terbuka Soal Mobil Murah

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengkritisi pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah. Kali ini ia menyoroti sikap tertutup pemerintah dalam pembahasan kebijakan tersebut.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini merasa pemerintah pusat menyembunyikan kebijakan mobil murah dari dirinya. Pasalnya, dalam berbagai pertemuan pembahasan kemacetan, isu kebijakan mobil murah sama sekali tidak pernah mencuat.
"Yang dibicarakan adalah mengenai MRT, monorail dan sterilisasi jalur Transjakarta. Tapi nggak pernah menyinggung mobil murah, dan tiba-tiba itu keluar," ujar Jokowi saat berbicara dalam acara diskusi di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11).
Sikap tertutup pemerintah pusat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden SBY pada pertemuan dengan anggota KADIN beberapa waktu lalu. Saat itu SBY mengaku siap memberi dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan.
Karenanya, Jokowi menuntut pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan, penyelesaian kontroversi mobil murah harus dilakukan melalui dialog bukan retorika belaka.
"Menurut saya yang paling bagus ada komunikasi dua arah tetapi bukan mendengarkan pidato," tegasnya.
Lebih lanjut Jokowi memastikan, dirinya tidak menolak kebijakan mobil murah. Ia hanya menilai, perbaikan transportasi umum lebih penting dibandingkan meluncurkan mobil murah.
"Saya ngomong yang dibutuhkan itu transportasi murah bukan melarang mobil murah," tandas mantan Wali Kota Surakarta ini. (dil/jpnn)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengkritisi pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah. Kali ini ia menyoroti sikap tertutup
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sufmi Dasco dan Andre Rosiade Lepas 5.000 Pemudik Pulang Basamo Gelombang Pertama
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf
- Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Berkolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi
- Siapa Saja yang Kena OTT KPK di OKU?