Jokowi Merasa Terbebani Monorel

Persoalan monorel yang tak kunjung dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail ternyata menjadi beban bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebab, sampai saat ini belum ada  titik temu antara PT Jakarta Monorel selaku pengembang proyek itu, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
     
”PT Jakarta Monorail ingin memiliki hak properti di infrastruktur monorel. Sementara itu, Pemprov DKI ingin agar hak properti menjadi milik pemerintah dan hanya dikenai biaya sewa. Ini yang belum ada titik temunya,” ujar pejabat yang akrab disapa Jokowi itu, seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com), Kamis (7/8).
     
Selain itu, kata Jokowi juga, hal lain yang belum disepakati antara PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI Jakarta, adalah tentang penjaminan. Pemprov DKI meminta PT Jakarta Monorail menjamin pembangunan monorel dengan memberikan uang sebesar 5 persen dari total investasi yang akan dilakukan.

Namun, PT Jakarta Monorail hanya setuju uang penjaminan hanya 0,5 persen dari total proyek transportasi masal tersebut. ”Semua itu kendala itu saya minta dirampungkan pada September 2014,” tegas juga mantan Wali Kota Solo tersebut.
     
Jokowi mengaku tidak mau keliru dalam memutuskan proyek monorel. Karena tindakan itu menyangkut pembangunan Jakarta ke depannya. ”Jadi memang harus benar-benar hati-hati memutuskan proyek monorel ini,” katanya juga.
     
Sementara itu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, kinerja PT Jakarta Monorail tidak berkembang dalam menangani proyek monorel hingga kini. Dia juga menegaskan, waktu PT Jakarta Monorail melengkapi segala persyaratan hingga Agustus sudah habis.
 
Jadi, jika PT Jakarta Monorail melewati waktu itu yang telah ditetapkan dan tidak dapat meyakinkan Pemprov DKI maka dapat dipastikan proyek transportasi masal berbasis rel itu akan kembali mangkrak. ”Hingga kini, PT Jakarta Monorail belum dapat meyakinkan DKI, kalau mereka memiliki uang untuk membangun monorel,” ungkapnya.
     
Meski nantinya Jakarta tidak memiliki monorel, ujar Basuki juga, dia menjamin warga DKI tidak kekurangan transportasi publik. Bila nanti proyek monorel mangkrak, rencananya proyek itu akan diganti dengan Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan. ”Gak masalah masih ada proyek penggantinya,” terang pejabat yang akrab disapa Ahok itu.
     
Dalam berbagai kesempatan, Direktur Utama PT JM John Aryananda enggan menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembatalan proyek monorel.
     
Menurut John, harus ada undangan resmi dari Pemprov DKI terlebih dahulu jika ingin membatalkan proyek kereta rel tunggal tersebut. ”Kami tidak mau dengar pernyataan (Ahok) di media. Kalau tidak resmi berbicara dengan Pemprov DKI, untuk apa kami tanggapi,” pungkasnya. (wok)