Jokowi Merasa Tertampar, PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo yang tak tergiur usulan liar penambahan masa jabatan presiden di dalam amendemen UUD 1945.
"Apa yang ditegaskan Bapak Presiden Jokowi diapresiasi PDIP bahwa beliau tidak tergiur oleh mereka yang menawarkan masa jabatan tiga kali," kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, usai pembukaan "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan" di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Hasto menilai, ketegasan dari sikap Presiden Jokowi menolak itu merupakan satu hal yang baik. Bahkan, Hasto menegaskan, langkah Jokowi sudah sangat tepat.
"Sudah sangat jelas, presiden sendiri merasa tertampar karena sebuah gagasan yang bertentangan dengan semangat reformasi," ujarnya.
Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan sikap PDI Perjuangn sama dengan Presiden Jokowi, menolak usulan liar masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Karena sejak awal ketika ada yang mengeluarkan wacana itu, sikap PDIP menolak," ungkapnya.
Menurut Hasto, pembatasan masa jabatan presiden itu diperlukan karena power tends to corrupt. Selain itu, kata Hasto, penambahan masa jabatan mencederai semangat reformasi.
"Sebagaimana menjadi keputusan dan spirit reformasi itu sendiri, harus ada pembatasan jabatan," ujarnya.
Presiden Jokowi merasa tertampar terkait isu liar perpanjangan masa jabatan presiden, dan PDIP mengapresiasi sikap itu.
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan