Jokowi Minta Anak Buah Tiru Deregulasi Radikal ala Amerika

"Karena sebaik apa pun regulasi jika orientasi birokrasi kita belum berubah, ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan sumbatan," tegas mantan wali kota Surakarta itu.

Dalam instruksinya yang ketiga, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintahan di daerah harus satu visi dengan pemerintah pusat dan memahami urgensi mengenai penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

"Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota. Baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," tuturnya.

Keempat, reformasi besar-besaran dalam hal penyiapan sumber daya manusia harus mulai dilakukan. Pembenahan pendidikan vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dimintanya untuk benar-benar dibenahi dan tereksekusi di lapangan. Selain itu, sejumlah program pemerintah terkait hal tersebut juga dimintanya agar dipersiapkan dengan baik.

"Kartu Prakerja dan sistem manajemennya semuanya harus disiapkan sehingga nanti saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor," tandasnya. (fat/jpnn)