Jokowi Minta KPK Pantau Pengadaan Barang Jasa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendukung pemberantasan korupsi di area Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya dengan memantau mekanisme penganggaran dan transparansi di proyek pengadaan barang dan jasa. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Selasa (27/11).

"Kami ingin memperbaiki, membenahi, sistem yang ada di Pemrov DKI. Terutama penganggaran dalam hal transparansi pengadaan,mekanisme pengaduan, akses publik terhada informasi di DKI. Dalam membenahi itu, saya juga bersyukur didampingi KPK sehingga perbaikan menjadi lebih cepat lagi," tutur Jokowi dalam jumpa pers di KPK.

Sementara itu, Adnan Pandu Pradja mengungkapkan, KPK memang sudah berkomitmen untuk mengawal penganggaran di sejumlah provinsi, termasuk di DKI Jakarta. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Adnan memaparkan, pihaknya  menyampaikan hasil survei integritas Pemda DKI. Dalam hal ini, hasilnya tidak menggembirakan. Hasil itu berdasarkan survei pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo pada periode sebelumnya.

"Tadi kita bicara masalah proses pembuatan anggaran. Kami jadikan itu topik karena kita sedang bekerja dengan BPKP soal provinsi-provinsi. Memang banyak yang harus diperbaiki. Ditekankan bagaimana partisipasi publik untuk mengurangi korupsi. Semangat beliau sangat baik, kita harapkan survei mendatang lebih baik," pungkas Adnan.(flo/jpnn)