Jokowi Minta Masyarakat Ikut Mengawasi BBM Satu Harga
jpnn.com, NABIRE - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat ikut membantu pemerintah mengawasi implementasi program “BBM Satu Harga” di daerah masing-masing. Sebab, mantan gubernur DIKI Jakarta ini tidak akan segan-segan turun langsung ke lapangan guna memastikan program BBM berkeadilan itu bisa terwujud.
"Jadi kalau ada (masalah), tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah, di mana, akan kita perbaiki. Kalau dapat laporan di mana, itu yang saya kejar," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi usai meninjau lokasi lahan baru Bandar Udara Bandar Udara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Rabu (20/12).
Sejak awal pelaksanaan program tersebut, mantan wali kota Surakarta itu telah memerintahkan jajarannya bersama Pertamina untuk mengawasi langsung jalannya program BBM Satu Harga. Apalagi, program tersebut dilaksanakan di sejumlah provinsi.
“Karena ini di banyak tempat, tidak hanya di tanah Papua saja loh. Ada di Maluku Utara, Kalimantan Utara, banyak tempat," jelas suami Iriana.
Sementara itu, saat berbicara pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW, Jokowi mengatakan ada banyak program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
“Untuk rakyat Papua, semua kita lakukan. BBM satu harga kita lakukan. Lalu jalan-jalan di Papua yang seperti Trans Papua bisa bikin harga-harga turun seperti Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain,” ucapnya.(fat/jpnn)
Sejak awal pelaksanaan program tersebut, Jokowi telah memerintahkan jajarannya bersama Pertamina untuk mengawasi langsung jalannya program BBM Satu Harga.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi