Jokowi Minta Mendagri dan Kapolri Awasi Ketat Agenda Desember

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Idham Azis mengawasi secara ketat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Jokowi mengkhawatirkan adanya klaster baru dari agenda demokrasi di Indonesia itu.

"Saya minta ini, Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Jokowi menjelaskan, aturan main dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 sudah ada.

Yang dimaksud Jokowi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, Mendagri dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras," katanya.

Jokowi menyadari selama ini jajarannya selalu terfokus dengan penerapan protokol Covid-19 di fasilitas publik.

Bahkan, jajaran pemerintah selalu meletakkan variabel penanganan Covid-19 di tempat-tempat umum.

"Namun, kami lupa bahwa sekarang harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan, klaster keluarga. Karena di rumah sudah merasa aman. Justru di situlah, yang harus hati-hati," kata Jokowi. (tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!