Jokowi Minta Menteri Ngebut, Banyak Investor Ngantre di Batam
jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait dan jajaran manajemen Badan Pengembangan Kawasan (BPK) Sabang dan Batam melakukan perbaikan kinerja sehingga bisa menarik investor ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Daerah-daerah yang termasuk KEK di antaranya di Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau. Menurutnya, saat ini banyak investor yang antre untuk berinvestasi di KEK Sabang serta Batam, Bintan, dan Karimun menyusul digulirkannya Paket Kebijakan Ekonomi Khusus Tahap VI.
“Kalau ini segera bisa diputuskan pada hari, terutama di Badan Pengembangan Kawasan yang antre banyak sekali dan sudah bertahun-tahun ini tidak terurus,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12).
Selama ini, pemerintah telah membangun delapan KEK yang masing-masing bernaung di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah (PP). Ke delapan KEK itu adalah Sei Mangkei di Sumatera Utara, Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), Palu (Sulawesi Tengah), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Bitung (Sulawesi Utara).
Jokowi mengatakan, manajemen BPK harus bekerja ekstra cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah membenahi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Hal ini agar tidak saling bertabrakan dalam pengurusan perizinan.
“Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah menetapkan delapan kawasan ekonomi khusus dan saya berharap KEK ini segera bisa berjalan. Bisa direalisasikan. Ada investasi, arus modal masuk, arus uang masuk ke kawasan ini,” imbuhnya.
Jokowi optimistis apabila KEK dikelola dengan baik maka arus masuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) akan mengalir deras sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. (flo/jpnn)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait dan jajaran manajemen Badan Pengembangan Kawasan (BPK) Sabang dan Batam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru