Jokowi Nilai Perlu Ada Menteri Investasi dan Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mengakui bahwa dalam percepatan investasi Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain, terutama Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) pun turun dari 72 ke 73.
Jokowi pun mengaku kecewa atas EODB dan investasi asing yang turun. Jokowi sempat mengusulkan, kalau perlu, Indonesia mempunyai dua menteri baru untuk mengatasi masalah tersebut. Yaitu, menteri investasi dan menteri ekspor.
Kedua menteri baru diharapkan mampu menuntaskan masalah fundamental ekonomi Indonesia tersebut.
”Negara lain juga sama, punya menteri khusus untuk urusan investasi dan ekspor,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu, Selasa (12/3).
Saat ini pemerintah sedikit demi sedikit sebenarnya sudah melakukan perubahan. Salah satunya, layanan Online Single Submission (OSS).
Per 10 Maret 2019, jumlah total registrasi OSS adalah 127.405 badan usaha/perorangan.
Aktivasi akun sebanyak 115.675; nomor induk berusaha (NIB) 114.246, izin usaha 106.867, dan izin komersial/operasional 81.797. Jokowi mengaku, transformasi itu baru permulaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mengakui bahwa dalam percepatan investasi Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain, terutama Vietnam, Thailand, dan Singapura.
- Hari Kedua Lebaran 2025, Menkop Budi Arie Kunjungi Joko Widodo
- Jokowi Mau Bikin Partai Super Tbk, Cucun PKB: Silakan Asal Sesuai UU
- CEO BPI Danantara Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Investasi, Ketum KNPI Bereaksi
- Roslan Roeslani: Danantara Dikelola Tim Operasional Kelas Dunia
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Ini Alasan Rektor ISBI Bandung Melarang 'Wawancara dengan Mulyono'