Jokowi Ogah Ganti Rugi Tanah Warga Waduk Pluit

Salah satunya isu soal rencana Pemprov DKI untuk menjual tanah bekas tempat tinggal Waduk Pluit kepada pihak pengembang untuk pembangunan mall. Jokowi menegaskan bahwa undang undang melarang pembangunan di atas tanah waduk.

Selain itu muncul juga isu soal hilangnya hak warga yang direlokasi apabila masa pemerintahan Jokowi berakhir. Menanggapi hal ini, Jokowi mengaku akan membuat sertifikat untuk menjamin hak warga yang direlokasi ke sejumlah rumah susun di Jakarta. "Aman dong. Diberi hak kok di situ. Sampe anak cucu bisa juga," jamin Jokowi.

Sekedar diketahui, Pemprov DKI berencana merelokasi 7000 kepala keluarga penghuni liar di Waduk Pluit. Mereka akan dipindahkan ke rusun-rusun milik pemerintah.

Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya untuk menormalisasi area waduk terbesar di Jakarta tersebut. Pasalnya, keberadaan pemukiman gelap ini telah menganggu fungsi waduk. (dil/jpnn)