Jokowi Pamer Nyali di Depan Kongres GMNI

Jokowi Pamer Nyali di Depan Kongres GMNI
Presiden Joko Widodo di depan peserta Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran Sulawesi Utara di Kota Manado, Rabu (15/11). Foto: Biro Pers Setpres

jpnn.com, MANADO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa keberanian sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Keberanian itu pula yang mengiringi Jokowi baik saat menjadi kepala daerah ataupun presiden.

Berbicara pada Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran Sulawesi Utara di Kota Manado, Rabu (15/11), Jokowi mengatakan, salah satu bentuk keberaniannya mengambil keputusan adalah saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganri Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski draf perppu disiapkan para menteri, tapi Jokowi yang bertanggung jawab sepenuhnya.

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” ucap Jokowi.

Suami Iriana itu menuturkan, jika tak menerbitkan Perppu Ormas maka gerakan anti-Pancasila akan terus bergerak. Eksistensi NKRI pun dipertaruhkan.

“Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya,” tutur mantan wali kota Surakarta itu.

Begitu pula saat memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, Jokowi juga menghadapi berbagai kekhawatiran. Sebab, kala itu banyak pihak yang ragu soal kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 sehingga dikhawatirkan akan memicu polemik.

"Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tegas Jokowi.

Baginya, menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merupakan hal mendasar karena berkaitan dengan ideologi negara.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keberanian sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News