Jokowi Pamer Sukses Pemerintahannya di Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memamerkan keberhasilan pemerintahannya dalam empat tahun terakhir saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 2018, Kamis (15/8). Presiden Ketujuh RI yang berduet dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menyebut pemerintahnya tidak hanya membangun infrastruktur untuk mempercepat konektivitas wilayah, namun juga mengembangkan sumber daya manusia sebagai investasi menuju Indonesia maju.

"Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa," ucap Jokowi -panggilan bekennya- dalam Sidang Tahunan MPR yang dihadiri mantan presiden dan mantan wakil presiden itu.

Selain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah juga membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ada pula program perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui peningkatkan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap dari 86,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ucap dia.

Hal itu dibuktikan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada tahun lalu. Dengan hasil itu, Indonesia sudah masuk ke kategori high human development.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah juga fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi guna melahirkan sumber daya manusia terampil, dan siap memasuki dunia kerja. Serta bekerja keras membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. 

"Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen," sebut mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama, kata Jokowi, pemerintah tidak hanya memperhatikan bisnis besar saja, tapi juga fokus pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) UMKM serta 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah itu, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil.