Jokowi Pastikan Ada Daftar Hitam Calon Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Tabir bagaimana seleksi calon menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla masih misteri. Mantan walikota Solo itu hanya memastikan nantinya ada daftar hitam atau blacklist untuk setiap calon menteri.

Ditemui di Rumah Transisi, Jokowi irit bicara kendati menggelar pertemuan selama 3 jam dengan JK dan Tim Transisi. Dia menuturkan, jelas ada blacklist yang akan diterapkan pada calon menteri. "Tapi, setelah calon menteri itu lengkap atau sudah fix," paparnya.

Soal apa saja blacklist tersebut, dia enggan menyebutkan. Namun, yang jelas nanti nama-nama calon menteri itu akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. "Ya dibawa kesanalah," terangnya.

Menurut dia, masih belum ada yang baru terkait kementerian. Jumlahnya masih 34 kementerian dengan 18 menteri untk profesional dan 16 menteri untuk profesional parpol. "Ya detailnya belum," jelasnya.

Jusuf Kalla bersikap tidak seperti biasanya. Dia tidak banyak bicara, mirip seperti Jokowi. Menurutnya, soal kementerian belum ada keputusan pasti, nanti semua baru klir pada 20 Oktober. "Belumlah, nanti ngisinya bareng-bareng," terangnya didampingi Jokowi.

Saat JK ditanya apakah sudah ada pembagian jatah menteri untuk setiap parpol pendukung. Jokowi langsung menyerobot untuk menjawab."Belum, belum,belum," ucapnya lalu tertawa.

Sementara itu sebelumnya Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan ada blacklist untul calon menteri. Diantaranya, bukan pelanggar HAM, lepas dari rezim korupsi dan tidak memiliki indikasi transaksi mencurigakan. "Kalau ada menteri yang terdeteksi mempunyai transaksi mencurigakan akan langsung dicoret dari daftar calon menteri.

Terkait pertemuan yang digelar mendadak di Rumah Transisi, Jokowi menambahkan bahwa pertemuan itu membahas laporan dari setiap pokja. Ada beragam masalah yang dibahas dari infrastruktur hingga ekonomi. "Pertemuannya lama karena makan malam sekalian," ujarnya disambut tawa wartawan.
Dalam pembahasan itu ada prioritas program yang dipastikan masuk ke program kementerian nantinya. Diantaranya, program pokja maritim dan kedaulatan pangan. " Tapi ini bentuknya masih opsi-opsi ya," ujarnya.