Jokowi: Perhutanan Sosial Akan Menghadirkan Keadilan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pengalokasian 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10).

"Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi.

Persoalan sengketa tanah sebagaimana yang sering Presiden ungkapkan sesungguhnya juga sering terjadi pada masyarakat-masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat. Itu sebabnya program reforma agraria digulirkan oleh pemerintah.

Melalui konferensi skala internasional yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2017 tersebut, Jokowi berharap lahirnya rumusan dan peta jalan yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria.

"Terutama peta jalan yang dapat menunjukkan arah yang pasti dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat," jelas mantan gubernur DKI itu.

Dalam acara tersebut, pemerintah turut menegaskan pengakuan hutan adat seluas 3.341 hektare kepada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Selain itu, turut diberikan pula hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa.

"Sudah diserahkan tadi sekaligus pemberian secara langsung hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa seluas 80.228 hektare. Ini bukan angka yang kecil dan akan kita teruskan," tambahnya.