JPNN.com 
Jokowi Perintahkan Cabut Konsensi Perusahaan Bersengketa dengan Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi memerintahkan menterinya mencabut izin konsensi perusahaan yang bersengketa dengan rakyat, namun tidak mempersulit penyelesaian sengketa lahannya dengan rakyat.
Penegasan ini disampaikan Jokowi ketika memimpin rapat terbatas terkait percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5).
BACA JUGA: AHY Merapat ke Istana, Kubu Jokowi Incar Koalisi 'Gemuk'
Kepala Negara menuturkan, dia pernah menyampaikan supaya konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, tapi di dalamnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun ada, maka harus diberikan haknya oleh siapa pun pemilik konsensi itu.
BACA JUGA: Rizal Ramli: Pak Jokowi Sing Eling, Bayar BPJS Dulu
Presiden ketujuh RI ini tidak ingin masyarakat yang sidah hiduo dan menetap lama di satu kawasan, malah kalah dengan pemegang konsensi yang baru diberikan pemerintah.
"Kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya. Tegas tegas. Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan," tegasnya. (fat/jpnn)
Presiden meminta menterinya mencabut izin konsensi perusahaan yang bersengketa dengan rakyat, namun tidak mempersulit penyelesaian sengketa lahannya dengan rakyat.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Bank Mandiri Resmi jadi Sponsor Jakarta LavAni, Siap Gebrak Proliga 2025
.jpeg)
