Jokowi Perlu Pendekar Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan Joko Widodo-Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres yang paling unggul di antara pasangan lain, menunjukkan pesan publik yang perlu dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, PDIP harus memperhatikan hasil survei tersebut.

"Menurut saya ini pesan yang secara khusus disampaikan publik untuk memimpin negeri ini ke depan. Ya bahasa trendnya, jangan lu lagi lu lagi lah," ujar Siti di Jakarta, Senin (5/5).

Menurut Zuhro, pesan tersebut perlu diperhatikan PDIP, karena publik membutuhkan figur yang mampu menyelesaikan persoalan terbesar bangsa Indonesia saat ini, yaitu pelanggaran hukum terutama pemberantasan korupsi yang semakin merajalela.

"Memang kebutuhan kita saat ini perlu meletakkan supremasi hukum sebagai prioritas utama. Kalau hal itu sudah memadai, maka demokratisasi kita akan memiliki landasan yang kokoh," ujarnya.

Zuhro menilai, sistem hukum di Indonesia saat ini masih sangat rentan dan suram. Dimana cukup banyak celah terjadinya perselingkuhan antara birokrasi dengan hukum ataupun politisi dengan hukum. Sehingga legislatif menjadi hancur.

“Karena itu menurut saya, memang perlu ada pendekar hukum yang memimpin negeri ini," ujarnya.

Zuhro tidak menampik pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang menjadi perkerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan ke depan. Sebab masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati hidup sejahtera.