Jokowi Perlu Pilih Profesional dari Partai Untuk Isi Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diprediksi bakal belum tenang bekerja di masa pemerintahannya nanti. Meski menganut sistem pemerintahan presidensil, pada praktiknya Indonesia masih melakoni semi parlementer. Karena itu, Jokowi otomatis masih sangat membutuhkan dukungan parlemen, terutama soal legislasi dan penganggaran.

"Di Indonesia ini adalah multipartai, jadi penting untuk membangun koalisi untuk mendapatkan dukungan besar di parlemen," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, di Jakarta, Sabtu (26/7).  
 
Jika pemerintahan Jokowi-JK, tidak mampu merangkul beberapa partai yang ada di parlemen. Dikhawatirkan, akan membuat pemerintahan Jokowi-JK sering digoyang, dan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.

"Paling nggak partai pendukung, karena sistem presidensil dengan sistem multipartai, mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai," kata peraih doktor dari Universitas Hawaii itu.

Bagi Saiful, perwakilan dari partai politik yang akan duduk di kabinet, bukan selalu berarti merupakan figur yang tidak memiliki kompetensi. Menurutnya, banyak kader partai yang mempunyai profesionalitas dan kapasitas di berbagai bidang.

"Profesional itu bisa dibagi dua, profesional murni dan ada juga profesional partai," katanya.

Bahkan, bagi Saiful, jika dibandingkan antara profesional partai dengan profesional murni, profesional partai dianggap lebih memiliki leadership dan pengetahuan tentang konstelasi politik di parlemen.

"Dari segi leadership, orang partai lebih baik daripada orang profesional, selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan," tandasnya.
 
Apalagi, orang-orang partai politik, mempunyai peran yang besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saiful, bentuk tanggungjawabnya lebih besar dari orang-orang non parpol yang tidak berperan besar di pilpres.

"Orang-orang non parpol lebih tidak keringetan di pilpres dan tidak bisa mengatasi kebutuhan politik dan tidak ada leadership," pungkasnya. (adk/jpnn)