Jokowi Perlu Satu Periode Lagi untuk Wujudkan Semua Janji
jpnn.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tudingan bahwa pemerintah Joko Widodo berbohong terkait janji dan program kerja selama ini, sangat tidak berdasar.
Menurut Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf, Mohammad Yamin Tawary, tudingan itu kemungkinan dirancang untuk menghancurkan elektabilitas pasangan petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Saya kira tudingan itu cuma mencari sensasi saja, menyebut kebohongan besar supaya dapat simpati rakyat," ujar Yamin di Jakarta, Rabu (24/10)
Politikus Partai Perindo ini lebih lanjut mengatakan, Jokowi selama empat tahun kepemimpinannya telah banyak melakukan perubahan. Namun demikian, Yamin mengakui masih ada program yang belum terwujud. Karena untuk mengurus negara sebesar Indonesia, tidak bisa dilakukan sekaligus. Harus diselesaikan satu persatu dengan skala prioritas.
"Bedakan antara kebohongan dan belum tercapai. Banyak masalah yang harus diselesaikan dan tidak mungkin semua serempak. Tapi, banyak juga yang sudah tercapai, jadi bukan kebohongan," ucapnya.
Yamin menegaskan, untuk menggenapi seluruh janji yang pernah disampaikan mantan Wali Kota Surakarta tersebut, butuh satu periode lagi.
"Untuk mewujudkan semuanya, Jokowi perlu satu periode lagi. Jadi, semua selesai," katanya.
Saat ditanya sikap kubu Jokowi-Ma'ruf menghadapi kampanye negatif, Yamin mengatakan pihaknya akan memberikan pendidikan politik yang baik pada seluruh rakyat Indonesia.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tudingan bahwa pemerintah Joko Widodo berbohong terkait janji dan program kerja sangat tak berdasa
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi