Jokowi Perlu Turun Tangan Menyelesaikan Konflik Pelabuhan Marunda
jpnn.com, JAKARTA - Konflik antara PT KBN dengan PT KCN telah terlalu lama menghambat pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Karena itu, Presiden Jokowi diharapkan turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Pelabuhan Marunda ini akan mendukung program pemerintah, apalagi saat ini Pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan poros maritim dan meningkatkan ekspor dan impor,” kata salah satu pendiri KBN, Yustian Ismail (70) di Jakarta, Rabu (3/7).
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Marunda bisa menopang Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, Pelabuhan Marunda melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.
“Kalau sekarang sudah ada pelabuhan yang dibangun KCN, harusnya KBN kembali ke fungsi awalnya sebagai penyedia dan penyewa kawasan berikat yang didukung oleh Pelabuhan Marunda, sehingga kegiatan ekspor-impor bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Yustian sedikit menceritakan, pada awalnya fungsi KBN cuma sebagai penyedia dan menyewakan lahan. KBN tidak punya keahlian tentang pelabuhan.
“Permasalahan KBN vs KCN terjadi ketika Sattar Taba menjabat. Itu pun KTU tidak membangun di lahan KBN, karena itu bukan lahan KBN tapi hanya menempel dengan lahan KBN. KCN yang menjadi perusahaan yang mengoperasionalkan pelabuhan hanya memanfaatkan fasilitas jalan milik KBN,” jelas dia.
BACA JUGA: KBN Abaikan Upaya Rekonsiliasi terkait Pelabuhan Marunda
Oleh karena itu, Yustian berharap Presiden Jokowi menegur Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar menyelesaikan perselisihan antara KBN dengan KCN.
Konflik antara PT KBN dengan PT KCN telah terlalu lama menghambat pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Karena itu, Presiden Jokowi diharapkan turun tangan menyelesaikan masalah ini.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel