Jokowi Pertahankan Postur APBN 2018, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak akan melakukan perubahan atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.  Jokowi -panggilan bekennya- mengambil keputusan itu setelah mendengar laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat terbatas Kabinet Kerja untuk membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat kabinet mengatakan, laporan pelaksanaan APBN 2018 semester I akan disampaikan ke DPR pada 13 Juli mendatang. "Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yang direncanakan, maka bapak presiden (Jokowi, red) menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan perubahan," ucap Sri.

Menteri yang kondang dengan inisial SMI itu menambahkan, ada penurunan defisit dalam realisasi APBN 2018 semester I. Bahkan, keseimbangan primer dalam posisi positif. 

"Ini untuk pertama kali semenjak empat tahun terakhir. Realisasi defisit kita adalah Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 175 triliun," ungkapnya.  

SMI menyebut angka menjadi gambaran bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat dan kredibel, terutama dikaitkan dengan banyaknya komentar soal masalah utang dan pengelolaannya. Hasil realisasi APBN 2018 semester pertama juga menunjukkan pemerintah sangat berhati-hati.

"Telah saya sampaikan keseimbangan primer kita surplus Rp 10 triliun. Tahun lalu posisi (periode) yang sama negatif Rp 68 triliun. Jadi bayangkan dari negatif Rp 68 triliun menjadi positif Rp 10 triliun. Itu lonjakan positif luar biasa baik," sebut SMI.

Mantan managing director World bank itu menambahkan, pemerintah akan berupaya menekan angka defisit. Mulanya perkiraan defisit 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB.

Namun dari sisi outlook sekarang ini, angka defisit dalam APBN 2018 diperkirakan turun menjadi 2,12 persen dari PDB.  "Atau dalam hal ini Rp 314,2 triliun, lebih kecil dari yang diperkirakan sebesar Rp 325,9 triliun," ucap SMI.