Jokowi Pilih Yudi Latif Pimpin UKP-PIP, Ini Penilaian Wasekjen PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan langkah tepat.
Harapannya, UKP-PIP bisa merumuskan strategi untuk memantapkan ideologi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman mengikuti denyut nadi perjalanan republik dengan segenap nafas perjuangan dan pengabdiannya masing-masing adalah suatu pilihan kenegaraan yang tepat,” ujar Basarah dalam siaran pers ke media, Rabu (7/6).
Pagi tadi, Presiden Jokowi telah melantik Yudi Latif sebagai kepala UKP-PIP. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pengarah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 itu.
Ada sembilan orang uang duduk di Dewan Pengarah UKP-PIP. Yakni Megawati Soekarnoputri (ketua), Wisnu Bawa Tenaya (sekretaris), Try Sutrisno, M Syafii Maarif, Said Ail Siroj, Moh Mahfud MD, KH Ma’ruf Amin, Andreas A Yewangoe dan Sudhamek.
Basarah menambahkan, euforia politik pasca-kejatuhan Orde Baru justru membuat Pancasila jadi bulan-bulanan. Pancasila dijadikan kambing hitam lantaran dianggap telah melempangkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun
Padahal, katanya, Pancasila sejatinya merupakan ideologi milik bangsa Indonesia. “Jadi bukan milik suatu rezim tertentu saja,” kata ketua Fraksi PDIP MPR itu.
Lebih lanjut Basarah mengatakan, pengambinghitaman Pancasila memuncak ketika Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut. Bahkan, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi