Jokowi Presiden Paling Concern di Pariwisata

“Ini tidak mungkin terjadi ketika presidennya tidak concern di pariwisata. Benar Pak Menpar Arief Yahya yang menyebut CEO commitment, di Bupati dan Gubernur. Presiden juga begitu! Dalam program Nawacita Pak Jokowi terkandung semangat percepatan laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, termasuk pariwisata,” terang Ketua Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA), Asnawi Bahar, Sabtu, 28 Mei 2016 ini. 

Yang membuat Asnawi angkat topi, saat ini pariwisata sungguh-sungguh dijadikan leading sector pembangunan. Dan hal itu, selalu dikawal langsung oleh Presiden Jokowi. 

“Beliau (presiden, red) sering meninjau sendiri objek wisata, meningkatkan anggaran promosi, menggelar rapat terbatas bidang pariwisata yang menghadirkan pelaku usaha, wapres, menko hingga menteri terkait. Dan kami diperkenankan bicara bebas di forum. Ini sangat mendorong kinerja kami sebagai operator atau pelaku,” tambah Asnawi.

Dia mencontohkan, akhir tahun 31 Desember 2015, Presiden Jokowi menghabiskan malam tahun baru justru di Raja Ampat, Papua. Nomor satunya wisata bahari bawah laut. Beliau juga meninjau Labuan Bajo Komodo, Danau Toba Sumatera Utara, Belitung Babel, Tanjung Lesung Banten, sampai ke Borobudur Jawa Tengah. "Itu sinyal yang konkret, perhatian ke pariwisata luar biasa!" ungkapnya. 

Sinyal keberpihakan terhadap pembangunan pariwisata memang sudah terlihat jelas dalam anggaran yang dikucurkan. Untuk infrastruktur dan promosi pariwisata, pemerintah berani mengucurkan anggaran Rp 5,6 trilliun. Itu membuat anggaran Kementerian Pariwisata seperti balon, naik drastis. Promosi gencar jadi makin leluasa dilakukan di negara-negara ASEAN serta tiga negara besar Asia seperti Jepang, Korea dan Tiongkok. Itu dilakukan tanpa mengenyampingkan promosi di kawasan Timur Tengah, Eropa, Australia serta kawasan benua Amerika. 

“Dari segi originasi, kawasan ASEAN dan tiga negara itu potensinya memang lebih besar dibandingkan misalnya kawasan Amerika Latin. Fokus berpromosi di daerah-daerah yang menghasilkan potensi besar tadi sudah tepat,” ucapnya.

Deregulasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara juga tidak lepas dari pro kontra. Tapi Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya, bebas visa dari Australia, Ukraina, Kenya, Montenegro, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Sierra Leone, Palestina, Honduras, Pakistan, Mongolia, Uruguay, Latin Amerika, Bosnia Herzegovina, Costa Rica, Israel, Albania, Mozambik, Macedonia, Comoros, El Salvador, Zambia, Madagascar, Moldova, Georgia Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Trinidad & Tobago, Guatemala, Mauritania, Paraguay, dan lainnya, kini sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa membayar biaya administrasi. 

“Ini jelas memberi efek positif dalam banyak hal. Tenaga kerja, aspek turisme, kebudayaan dan seni, kuliner, perhotelan dan restoran atau akomodasi, transportasi, semua makin hidup. Tidak perlu menunggu jadinya visa, tidak perlu mengurus Visa on Arrival. Budget pembuatan visa jadi bisa dialihkan turis yang datang ke hal lain,” terang pria kelahiran Tanjung Balai, 3 April 1961 itu.