Jokowi Punya Data Intelijen Partai, Analis Politik: Ancaman Serius Bagi Kualitas Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut ada imbas negatif setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya data intelijen tentang partai di Indonesia.
"Pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai, dan roh demokrasi itu sendiri," kata Pangi melalui keterangan persnya, Senin (18/9).
Dia mengatakan data hasil intelijen pada dasarnya tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan, hingga operasi sebuah partai.
Oleh karena itu, Pangi mempertanyakan penggunaan data hasil intelijen tentang partai seperti disampaikan Jokowi.
"Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, menakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," katanya.
Analis politik itu melanjutkan penggunaan data hasil intelijen dalam politik memang isu yang sangat sensitif.
Menurut Pangi, seharusnya data hasil intelijen dipakai untuk politik negara, bukan kepentingan pragmatis soal pemilu di Indonesia yang berlangsung setiap lima tahun.
"Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu. Menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu," ujarnya.
Ada imbas negatif setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya data intelijen tentang partai di Indonesia. Begini kata analis politik.
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Sejumlah Tokoh Nasional Bakal Hadir di HUT Ke-18 Hanura
- Romahurmuziy Sebut 4 Nama Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK