Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Soroti Ketidakhadiran Prabowo di Istana
![Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Soroti Ketidakhadiran Prabowo di Istana](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/02/21/17f426d1a46f15b6ada4efa52044c972.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebut tiga pertanyaan menyeruak setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle menteri pada Senin (19/8) ini.
Terlebih lagi, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tak hadir dalam prosesi reshuffle.
Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin ini melaksanakan reshuffle terhadap tiga menteri dan melantik beberapa kepala badan.
Kepala negara melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan penjabat sebelumnya Yasonna Laoly yang juga berstatus kader PDI Perjuangan.
Jokowi selanjutnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan pejabat sebelumnya Arifin Tasrif yang diusulkan PDI Perjuangan.
Eks Gubernur Jakarta itu juga melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Awalnya, Djarot mempertanyakan argumen efektivitas pemerintahan yang disebut sebagai alasan untuk melaksanakan reshuffle kabinet.
"Apakah Pak Yasona direshuffle, padahal kabinet kurang dua bulan, itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis," kata eks Bupati Blitar itu bertanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mempertanyakan langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle menteri pada Senin (19/8) ini. Apa saja itu?
- Survei LSI Pilkada Purwakarta: Elektabilitas Saeful Bahri Melesat, Ada Peran Dedi Mulyadi
- Diimingi Rp300 Ribu, 5 Kader PDIP Mengaku Dijebak Menggugat, Kini Meminta Maaf kepada Megawati
- Pengamat Singgung Situasi Geopolitik Dunia Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran
- Jokowi Mencanangkan Pembangunan MRT Medan Satria-Tomang
- Menkominfo Budi Arie Bilang Kaesang Tak Menerima Gratifikasi
- Soal Dugaan Gratifikasi Kaesang, Jokowi: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum