Jokowi Salah Besar Andai Setop Megaproyek Jalur KA Trans-Kalimantan

jpnn.com - SAMARINDA - Megaproyek jalur kereta api Trans-Kalimantan terancam dihentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, PT Kereta Api Borneo selaku perwakilan Russian Railways, sebagai pemodal mengaku optimistis proyek itu tak akan disetop.
“Kesalahan besar kalau itu dilakukan. Proyek itu investasi murni, tanpa dibiayai pemerintah,” ucap Head of Regional Corporate Affair PT Kereta Api Borneo M Yadi Sabianoor dilansir Kaltim Post (Grup JPNN.com), Sabtu (22/11).
Makanya, tahapan pembangunan jalur kereta api tak sama sekali terpengaruh dengan wacana itu.
“Mudah-mudahan tidak terjadi. Secara tidak langsung, sangat kecewa (bila batal),” kata dia.
Investasi sebesar Rp 24 triliun itu, sekarang masuk dalam tahap sosialisasi pembebasan lahan. Sebagai informasi, jalur itu bakal terhampar dari Kutai Barat melintasi Balikpapan hingga Penajam Paser Utara sepanjang 203 kilometer. Guna memuluskan jalur kereta api pertama di Borneo itu, Pemprov memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
“Seluruh izin prinsip sudah dikeluarkan (kepala daerah yang wilayahnya menjadi perlintasan kereta api),” ucap dia.
Ditarget, pembebasan lahan akan tuntas pada 2015. Selain tahapan itu, pihaknya juga segera menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan desain perencanaan terperinci atau detailed engineering design (DED). Sementara tahapan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) tengah berjalan.
“Jalur kereta menghindari areal hutan lindung dan konservasi,” jelasnya.
SAMARINDA - Megaproyek jalur kereta api Trans-Kalimantan terancam dihentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, PT Kereta Api Borneo selaku
- Dituduh Menelantarkan Anak & Istri, Bambang Wuragil Merespons Begini
- Mbak Ita & Suami Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap Proyek di Semarang
- Iskandar Ditangkap Polisi di Ogan Ilir, Ini Kasusnya
- Kawasan Hutan Lindung TNTN Terbakar, Diduga Akibat Pembukaan Lahan Ilegal
- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung Terkendala Lahan
- Hari Kartini, Pramono Gratiskan Pengurusan SIM untuk ASN dan Wartawan Perempuan