Jokowi Sebaiknya Pilih Calon Panglima TNI Berdasarkan Hakikat Ancaman
Selain ancaman terhadap negara, bangsa, dan pemerintah, menurut Selamat Ginting, yang perlu diperhatikan adalah ancaman individu, serta ancaman dari dunia maya terhadap warga negara.
Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Menurut dia, ke depan yang perlu mendapatkan perhatian Presiden untuk memilih Panglima TNI adalah potensi serangan terhadap Indonesia.
Setidaknya ada enam serangan yang harus dipersiapkan, yakni: serangan simultan dari dalam dan atau didukung dari luar; serangan multi arah melewati batas negara; serangan asimetris; serangan oleh negara kecil dan bukan negara; serangan jaringan teroris internasional; serta serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat.
Belum lagi yang paling pokok ancaman dari sisi militer yang harus diantisipasi dan harus dihadapi TNI.
Untuk itu Selamat Ginting menyarankan agar pimpinan TNI ke depan mesti memperketat pembatasan dengan negara lain; menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara; melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan; meningkatkan alutista (alat utama sistem senjata).
“Jadi, bukan soal dapat bergiliran di antara tiga kepala staf angkatan. Yang paling penting dan harus diperhatikan adalah hakikat ancaman nyata,” pungkas Ginting.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Presiden Jokowi sebaiknya memilih calon Panglima TNI berdasarkan hakikat ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral