Jokowi Sebaiknya Tak Ajak Gerbong Prabowo ke Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, presiden terpilih hasil Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi), sebaiknya tak mengajak gerbong parpol pendukung Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Alasan Ari, dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kelompok oposisi untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.
Selain itu, juga sebagai bentuk apresiasi Jokowi terhadap partai politik pendukungnya, yang telah bekerja keras selama masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung.
BACA JUGA: 11 Tokoh Muda Calon Menteri Kabinet Jokowi
Jokowi harus menyeimbangkan sinergitas kader partai yang mumpuni dengan kebutuhan profiling kabinet mendatang yang sarat dengan tantangan.
"Istilahnya, kader-kader partai pengusung Jokowi-Amin saja sudah full, mengapa juga harus menarik kader partai lain yang kemarin jelas-jelas 'membantai' dan 'membully' habis Jokowi-Amin dengan serangan fitnah dan hoaks," ujar Ari kepada JPNN.com, Selasa (9/7).
BACA JUGA: Tolong Pak Jokowi Pisahkan Jatah Menteri PKB dan NU
Menurut pembimbing disertasi di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini, Partai Demokrat dan PAN boleh saja dirangkul Jokowi. Tetapi tidak harus diganjar dengan kursi menteri.
Dalam demokrasi yang sehat, kata Ari, dibutuhkan kelompok oposisi untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Saleh PAN Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres-Cawapres
- 4 Tahun, Pemerintahan Prabowo Targetkan Rp 13.032 Triliun Investasi
- DPR Sebut Penurunan Biaya Haji Bisa Memperbaiki Citra Prabowo