Jokowi Sebut Sumber Vaksin Covid-19 Menjadi Rebutan 215 Negara
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin Covid-19 tidak mudah untuk diadakan di tengah-tengah pandemi ini.
Dia menyatakan ada ratusan negara yang berebut vaksin untuk kebutuhan penduduknya.
"Kita semua juga harus tahu bahwa mencari vaksin, membeli vaksin, itu bukan barang yang mudah. Karena menjadi rebutan dari 215 negara yang ada di dunia ini, semuanya pengin mendapatkan vaksin," kata Jokowi di sela-sela peninjauan vaksinasi gotong royong untuk kelompok pekerja di Kabupaten Bekasi, Selasa (18/5).
Jokowi menjelaskan, untuk vaksin gotong royong, pemerintah berhasil mendatangkan 420 ribu dosis pada tahap pertama.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses vaksinasi gotong royong.
"Kami harapkan nanti Indonesia akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak sehingga proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi, yaitu 181,5 juta dari penduduk," kata dia.
Jokowi mengupayakan pada Agustus atau paling lambat September 2021 sudah ada 70 juta penduduk yang divaksinasi.
Presiden mengharapkan program vaksinasi bisa menurunkan angka kasus Covid-19 di Indonesia.
"Kami harapkan pada bulan-bulan ini kurvanya sudah berada di bawah dan kami harapkan terutama perusahaan, pabrik, industri, semuanya, bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali," kata Jokowi. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Presiden Jokowi menyebut ratusan negara kini tengah berebut vaksin Covid-19, artinya tidak mudah untuk membeli vaksin.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo