Jokowi Senang Dapat Predikat WTP Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi tampak senang dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018.
"Alhamdulillah, kita wajib bersyukur untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2016, Pemerintah Pusat dapat opini WTP dari BPK," ucap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5).
Predikat WTP tersebut sekaligus membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan.
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Berhasil Pertahankan Opini WTP dari BPK
Dari hasil pemeriksaan terdapat peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang dapat WTP. Tahun 2016 74 entitas, 2017 ada 80 dan pada 2018 lalu jumlahnya naik jadi 82.
"Artinya ini sudah capai 95 persen dari jumlah kementerian lembaga yang ada. Ada penerunan entitas yang dapat WDP," ucap Jokowi.
Empat entitas yang meraih opini WDP itu adalah KPU RI, Kemenpora, KemenPUPR, dan KPK. Kemudian entitas dengan opini TTD menurun dari 6 KL pada 2016, menjadi 2 tahun 2017, dan pada 2018 ada 1 entitas, yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla).
BACA JUGA: Kemenko PMK Raih Penghargaan Opini WTP Lima Tahun Berturut
Dari hasil pemeriksaan terdapat peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang dapat WTP. Tahun 2016 74 entitas, 2017 ada 80 dan pada 2018 lalu jumlahnya naik jadi 82.
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi
- Demonstrasi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bawa Spanduk Bertuliskan Prabowo Omon-Omon
- Analisis Pengamat Soal Ucapan Jokowi Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ada Kalimat Sakit Hati
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK