Jokowi Sentil Jaksa Agung?
jpnn.com - BOGOR--Presiden Joko Widodo gerah melihat fakta rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Hal ini karena para kepala daerah dan pejabat takut menggunakan anggaran. Mereka khawatir, jika menggunakan anggaran justru terjerat kriminalisasi oleh penegak hukum, terutama dari kejaksaan dan kepolisian.
Menurut informasi yang beredar, akibat kekhawatiran para kepala daerah itu, presiden sudah memanggil Jaksa Agung. M. Prasetyo. Mantan politikus Partai Nasdem itu ditegur presiden karena banyak menjerat kada.
"Presiden tegur Jaksa Agung, karena terkadang dia yang suruh aparatnya untuk perkarakan kepala daerah. Makanya para kepala daerah tidak mau realisasi anggaran daripada dikriminalisasi," ujar sumber JPNN yang mengikuti rapat pengarahan bersama presiden dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/8).
Menurutnya, pada pengarahan tersebut tidak ada teguran Jokowi pada Prasetyo. Teguran itu sudah disampaikan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.
"Kalau tadi presiden tidak singgung lagi dalam rapat. Hanya bahas secara umum soal penyerapan anggaran," tegas sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis itu.
Sebagaimana diberitakan, presiden sebelumnya memang pernah mengeluhkan serapan anggaran yang rendah baik di APBN, APBD maupun BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah meminta kepala daerah tidak dikriminalisasi agar program-program di daerah bisa dikerjakan tanpa kekhawatiran. (flo/jpnn)
BOGOR--Presiden Joko Widodo gerah melihat fakta rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Hal ini karena para kepala daerah dan pejabat takut menggunakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Asdamindo: Standar Kebersihan dan Praktik Sanitasi Depot Air Minum Kunci Kesehatan
- Tim Hukum Hasto Nilai Banyak Saksi yang Dipanggil KPK Tak Memberikan Keterangan Baru
- Komentari Usulan MBG Pakai Dana Zakat, Istana: Sangat Memalukan!
- Dukung Program Makan Gratis Bergizi, GKSI Bagikan 15 Ribu Susu
- 69% Honorer Satpol PP Belum Dapat Formasi PNS dan PPPK, Pantesan Demo Besok
- Kapolri: Direktorat PPA-PPO Hingga Polda-Polres Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak