Jokowi Singgung Pengusaha Tambang yang Hanya Membuat Rakyat Gigit Jari
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) penting dilibatkan untuk melakukan transformasi ekonomi di kampung.
Di masa pandemi, ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat di saat perekonomian di perkotaan terganggu.
Dia meminta BUM Desa dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pria yang akrab disapa Jokowi itu juga meminta perusahaan swasta maupun BUMN dapat melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
“Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” kata Jokowi dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021 di Jakarta, Senin (20/12).
Jokowi mengajak semua pihak untuk berani melakukan transformasi ekonomi di desa.
"Dan BUM Desa, BUM Desa Bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tetapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” ujar presiden.
Dia juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif.
Kepala negara menegaskan agar BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong BUM Desa bisa berperan meningkatkan ekonomi di kampung.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila