Jokowi tak Akan Basa-basi

Sertifikasi jalan terus, tidak ada perubahan. Ada pemutarbalikan fakta soal sertifikasi dan lain-lain. Justeru kita ingin memastikan guru-guru sejahtera.

Kan begini, kita titipkan persiapan masa depan (anak-anak) pada guru, tapi sudahkah kita memikirkan gurunya. Padahal kalau kita menitipkan sesuatu pada orang kan kita memikirkan juga nasib mereka. Nah kita harus memperhatikan guru lebih baik.

Bagaimana Jokowi-JK melihat kontroversi Kurikulum 2013 tematik integratif?

Nanti kita harus lihat lagi. Intinya adalah yang baik diteruskan. Yang dilihat bermasalah diperbaiki atau sebaliknya.

Kalau Jokowi presiden UN masih ada gak? Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kan tidak secara eksplisit mengatur soal UN. Mahkamah Agung juga melarang UN sejak 2010?

Itu salah satunya yang akan direview. Belum ada keputusan khusus. Tapi akan direview dan Mahkamah Agung sudah buat keputusan sebetulnya soal (larangan) UN. Nah kita lihat bagaimana putusan Mahkamah Agung.

Tapi, hari ini kita tidak ingin mengambil sebuah keputusan sebelum mendapatkan otoritas dan ingin memastikan bahwa ini bukan sekedar untuk menambah kontroversi. Kita justru, yang baik diteruskan, yang bermasalah direview. UN-nya bisa direview lagi, nanti kita akan lihat.

Semua kebijakan bisa dievaluasi. Sebuah kebijakan bisa jadi benar di sebuah jaman, tapi dalam perjalananya bisa jadi harus direvisi, bisa jadi diteruskan. Jadi siapapun inisiator itu soal memulai. Tapi evaluasi bukan soal memulai, tapi soal proses pelaksanaan, proses berjalan.