Jokowi Tak Boleh Dukung Capres, Solidaritas Merah Putih: Pernyataan Sesat

"Sebagai pemimpin yang berhasil maka harus mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia ke depannya. Karena, jika salah memilih dan mendukung capres akan merugikan anak cucu kita," ungkap Silfester.
Silfester juga meminta agar elite PDIP tidak mengklaim bahwa sudah 95 persen Organ Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo.
Sebab, masih banyak sukarelawan Jokowi yang belum mendukung capres manapun dan masih Setia Tegak Lurus menunggu Komando dan Arahan Pak Jokowi.
Dia juga menyayangkan pernyataan eilite PDIP yang mengatakan sukarelawan yang menjerumuskan Jokowi karena menunggu arahan mengenai bacapres.
"Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama sukarelawan Jokowi dimana-mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama sukarelawan Ganjar atau sukarelawan PDIP bukan relawan Jokowi karena sukarelawan itu bukan sukarelawan Ganjar atau sukarelawan PDIP," jelas Silfester.
Silfester menambahkan seharusnya elite PDIP meminta maaf ke rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai dam melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo.
"Jokowi itu adalah seorang presiden yang mandataris rakyat sesuai undang-undang dan bukan petugas partai. Karena diksi petugas partai itu tidak ada dalam undang-undang ketatanegaraan Indonesia. Kalo disebut petugas partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa bangsa kita kalo presiden harus tunduk kepada pemilik partai bisa hancur," pungkas Silfester.(mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Solidaritas Merah Putih meminta semua pihak tak gampang mengeluarkan pernyataan menyesatkan di tengah-tengah masyarakat.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Tak Ikut Retret dan Ikuti Instruksi Megawati, Zukri Misran: Semua Kader Tegak Lurus
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget