Jokowi tak Lindungi Rakyat dari Jajahan Teknologi
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy membeberkan penyebab Indonesia tak punya mobil nasional. Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak adanya kemauan pemerintah mengkapitalisasi teknologi metal. Padahal, itu sesungguhnya sudah dimiliki hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
"Inti dari otomotif itu hanya satu, yakni teknologi metal pada block mesin. Dan secara keilmuan jurusan metalogi itu sudah tersebar di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Masalahnya pemerintah tidak pernah berniat mengkapitalisasi kemampuan anak bangsa itu," kata Ichsanudin Noorsy, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (12/2).
Posisi Joko Widodo sebagai presiden hingga hari ini hanya hebat di jabatan. "Sementara rakyat dijajah oleh teknologi asing sama sekali tidak diurusi," tambah Noorsy.
Menurut Noorsy, secara gamblang setiap hari lalu-lalang mobil yang sudah dimodifikasi yang dilakukan oleh anak-anak muda dari ITB Bandung.
"Bahkan mereka itu juga punya kemampuan memodif mesin sehingga lebih irit dan efisien. Begitu juga mobil esemka yang diprakarsai oleh Joko Widodo saat jadi Walikota Solo," ungkap dia.
Noorsy menambahkan, Esemka berhenti karena Jokowi mengatakan mobil itu tidak lolos uji emisi. Selain itu, pemerintah juga tidak mengeluarkan izin produksi.
"Sekarang 'juragan' Esemka itu sudah jadi kepala pemerintahan. Kenapa Esemka itu tidak juga dikeluarkan izin produksi dengan memperbaiki kualitas emisinya hingga layak layak diproduksi secara massal sebagai mobil nasional. Ini malah menoleh ke mobil Malaysia jadi mobil nasional?" tegas Noorsy. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy membeberkan penyebab Indonesia tak punya mobil nasional. Menurutnya, hal itu terjadi karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad