Jokowi tak Serius Urus Banjir, Pemindahan Ibu Kota Mendesak
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat menyarankan agar wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta perlu segera dibahas realisasinya. Hal ini mengingat kondisi banjir yang terus menyerang Jakarta setiap tahunnya.
"Pemindahan ibu kota ini sudah harus serius diwacanakan tidak boleh lagi dianggap tidak serius. Ini sudah harus serius, karena tiap tahun mengatasi (banjir)," kata Martin kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Martin sendiri menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak maksimal menanggulangi banjir di ibu kota. Semestinya, pasangan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki T.Purnama yang sudah memimpin selama 15 bulan terakhir sudah bisa mengatasi banjir.
"Kinerja tidak terlalu siap Pemda DKI Jakarta ini. Kinerjanya apa selama 15 bulan? Seharusnya sudah cukup siap atasi banjir. Ternyata jadi gubernur harus maksimal," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini tak menyangkal soal beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI untuk mengurus banjir. Tetapi, memang belum ada hasil dari upaya yang sudah dilakukan Jokowi-Ahok.
Masih lanjut Martin, koordinasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat juga belum maksimal. Contohnya dalam mengatasi aliran sungai yang terhambat.
"Kinerja pemerintah baik pusat dan DKI memang kelihatan tidak terlalu mantap untuk atasi ini. Salah satunya adalah perbaikan aliran sungai tidak jalan," tandasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat menyarankan agar wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta perlu segera dibahas realisasinya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN