Jokowi Takut Parpol Pendukungnya Pecah

jpnn.com - JAKARTA - Kuatnya Koalisi Merah Putih di parlemen yang menguasai 360 kursi di DPR alias 64,28 persen, sedangkan kubu Jokowi-JK yang didukung PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura yang hanya memperoleh 207 kursi alias hanya 36,96 persen suara di parlemen. Ditambah lagi munculnya bibit perpecahan di kubu pendukung Jokowi menjadikan sumber kegelisahan Jokowi saat ini.

"Kekuatan KMP (Koalisi Merah Putih) sejak awal sudah tergambar jelas jauh lebih kuat dari parpol pendukung Jokowi-JK. Namun yang benar-benar dikhawatirkan Jokowi saat ini adalah pecahnya barisan koalisi parpol pendukungnya di parlemen," ujar peneliti senior bidang politik LIPI Dr  Dr Syarif Hidayat di Jakarta, Jumat (5/9).

Dia pun menyayangkan sikap Jokowi yang sejak awal mencanangkan koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat kepada parpol pendukungnya. Meskipun kekuatan KMP pasti sudah dihitung kubu Jokowi dan tentu sudah tahu pula apa yang akan dilakukan mereka untuk mengantisipasinya.

"Namun yang menjadi  masalah dan membuat Jokowi benar-benar galau justru karena saat ini sudah muncul bibit perpecahan di antara partai pendukung dan relawan-relawannya," ungkap Syarif.

Koalisi ramping menurut Syarif tentu akan menjadi sangat ideal kalau tidak pecah, karena tujuan koalisi ramping ini sendiri adalah menghindari banyaknya konflik kepentingan. Namun belakangan bibit perpecahan mulai terasa sehingga memaksa Jokowi untuk berusaha menarik beberapa anggota KMP masuk ke kubunya.  

Alasannya, Jokowi khawatir parpol yang selama ini mengusungnya tidak komit dengan janji awal untuk berkoalisi tanpa syarat. â€ÂKan  ketika di awal berkoalisi tidak ada kontrak politik alias tak ada bagi-bagi kursi (menteri). Saya melihat setelah Jokowi-JK menang, partai pendukung minta kursi, relawan juga minta kursi. Disinilah mungkin terjadi kontetasi antara relawan dan partai. Jadi persoalan utamanya bukan  kwantitas dukungan tapi kwalitas dari dukungan  itu sendiri,â€Â beber Syarif.

Adanya ide bahwa dengan tambahan dukungan anggota KMP yang bisa diraih akan meringankan tugas pemerintah karena mendapatkan tambahan dukungan suara di DPR, menurutnya wajar saja. Namun selama Jokowi tetap berpijak pada garis kepentingan rakyat dalam membuat program-programnya maka yang bersangkutan tak perlu khawatir pemerintahannya akan digergaji oleh KMP.

"Selama Jokowi mengedepankan kepentingan rakyat, maka kalau KMP di DPR menentangnya, rakyat yang akan melawannya. Jadi Jokowi gak perlu khawatir terhadap KMP. Dia hanya harus membuat program-program tetap pada garis pro rakyat. Tapi begitu dia membuat program yang tidak pro rakyat. Maka jangankan KMP, rakyat pun akan melawannya," papar Syarif lagi.