Jokowi Tanggung Risiko Sendiri karena Tutupi Nama Calon Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai, dalam konteks ketatanegaraan, tidak ada yang keliru dengan sikap tertutup presiden terpilih Joko Widodo terkait nama-nama orang yang akan diangkat sebagai menterinya.

Karena pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu, mayoritas rakyat telah memutuskan untuk memilih Jokowi. Artinya, rakyat secara sadar telah menyerahkan kedaulatannya kepada Jokowi-JK.

"Mandat yang diberikan rakyat kepada Jokowi itu tidak terbatas mendudukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuju kursi RI-1, tetapi meliputi pula kepercayaan dalam pemberian wewenang kepada Jokowi untuk mengambil segala keputusan eksekutif, termasuk keputusan untuk memilih para menteri," katanya di Jakarta, Senin (13/10) malam.

Karena itu sampai pada hal tersebut, tidak ada masalah dengan sikap tertutup Jokowi. Namun demikian, dalam suatu negara demokrasi, kata Said, ada kebutuhan publik terhadap pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Baik itu prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut Said, di sinilah sesungguhnya letak kewajaran dari tuntutan publik yang mengharapkan Jokowi terlebih dahulu menginformasikan nama-nama calon menterinya kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi itu, publik merasa benar-benar mendapatkan haknya memeroleh informasi.

Berdasarkan informasi itu kemudian publik dapat turut serta berpartisipasi memberi masukan pada Presiden tentang rekam jejak dari para calon menteri. Sebab, mungkin saja ada calon menteri yang pernah bermasalah namun hal itu tidak diketahui oleh Jokowi.

"Presiden tidak boleh salah memilih menteri-menterinya. Sebab jika di kemudian hari menteri bersangkutan ternyata bermasalah, maka Presiden Jokowi harus ikut bertanggungjawab atas pilihannya yang keliru tersebut. Di sinilah juga kemudian pentingnya prinsip akuntabilitas itu," katanya.(gir/jpnn)