Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Ada Kriminalisasi Ulama
jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi menegaskan selama kepemimpinannya tidak ada kriminalisasi ulama.
Menurut Jokowi, tindakan kriminalisasi harus dihukum. “Katanya mulai Jokowi presiden banyak kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Pertanyaan saya lagi, yang namanya kriminalisasi itu seperti apa? Kalau dia tidak bersalah tidak mungkin pemerintah menghukum kalau dia bersalah ya harus diingatkan melalui peraturan hukum,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke Palembang, akhir pekan lalu.
Menurut presiden ketujuh RI itu, Indonesia adalah negara republik yang memiliki ketetapan hukum. Artinya, kata dia, tidak ada satu pun orang yang melakukan pelanggaran di hadapan hukum tidak menerima sanksi.
“Ada menteri yang salah ya langsung dihukum, bupati yang salah masuk sel, siapa pun karena negara kita adalah negara hukum jangan sampai masuk sel disebut kriminalisasi,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
(Baca juga: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Moncer, Bang Ara Puji Erick Thohir)
Jokowi pun berharap kepada pendukungnya di Palembang bisa ikut menjernihkan suasana agar Indonesia bisa terbebas dari kampanye hitam.
“Jadi saya mohon tolong sampaikan kepada masyarakat jangan termakan isu bohong kabar bohong. Di masa pemerintahan Jokowi tidak ada kriminalisasi ulama,” ucap Jokowi. (*/adk/jpnn)
Jokowi meminta pendukungnya ikut menjernihkan suasana agar Indonesia bisa terbebas dari kampanye hitam.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto