Jokowi Telepon Ketua DPR Soal Batal Lantik Komjen Budi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberitahukan ke pimpinan DPR kalau dia tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai kapolri.
"Yang saya ketahui, Presiden Jokowi menelepon ke Novanto (Ketua DPR Setya Novanto), katanya, hari Rabu malam. Katanya (Jokowi) tidak akan melantik Komjen Budi dan akan mengusulkan calon kapolri baru," kata Desmond di gedung DPR, Jumat (13/2).
Nah, mengenai hal ini, lanjut politikus Gerindra itu, pimpinan DPR sudah meminta pendapat kepada Wakil Ketua komisi III Benny K Harman, mengenai konsekuensi hukum bila BG tidak dilantik.
"Lalu Benny K Harman diminta pendapat hukum, Benny menjelaskan, tidak ada alasan untuk tidak melantik. Pengusulan calon kapolri baru agak sulit untuk memilih," jelasnya.
Desmond berpandangan bahwa secara De facto, BG itu merupakan kapolri. Sehingga tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk membatalkannya. Apalagi DPR sudah memberikan persetujuan.
Bagaimana sikap komisi III DPR bila Presiden memang batal melantik BG?
"Sembilan fraksi pasti menolak pembatalan itu. Harus tetap dilantik. Setelah dilantik kemudian gunakan hak prerogatif untuk memberhentikan. Itu terserah presiden," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberitahukan ke pimpinan DPR kalau dia tidak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung SDM Unggul, Hutama Karya Siapkan Program Pengembangan Talenta
- TB Hasanuddin Kecam Penyerangan Polres Tarakan yang Dilakukan TNI
- Wamendagri Apresiasi Megawati atas Dukungan untuk Retret Kepala Daerah
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- TB Hasanuddin Minta Puluhan Prajurit TNI yang Serang Polres Tarakan Dihukum Berat
- Skolla Menggandeng Kemendikdasmen, Gelar Program NLRP 2025