Jokowi Terbitkan Perpu Ciptaker, ART: Otoritarianisme Makin Nyata

Namun demikian, dia menyangsikan DPR bakal berani memakzulkan presiden yang telah menerbitkan Perpu Ciptaker.

"Cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional, karena DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik," tuturnya.

Persoalannya, kata mantan aktivis HMI itu, DPD RI sendiri sampai sekarang tetap sengaja dimandulkan.

Namun demikian, dia pun mendesak seluruh pimpinan DPD RI dengan keterbatasan yang ada untuk datang ke Istana.

Misinya cuma satu, yakni memperingatkan Presiden Jokowi akan preseden buruk yang telah dihasilkan melalui Perpu Ciptaker.

"Presiden harus melaksanakan putusan MK dengan langkah-langkah substantif dan bertanggung jawab," ujar Abdul Rachman Thaha.(fat/jpnn)