Jokowi Terima Tokoh Kehutanan di Istana, Tetapi Tak Ada Menteri yang Mendampingi, Lihat

"Dari segi pendapatan, yang kami ukur dari beberapa tempat saja, ada kenaikan tiga kali lipat pendapatan masyarakat peserta PS dibandingkan dengan sebelum PS. Saya kira ini sangat luar biasa dan ini riil kerja-kerja yang inisiatif masyarakat sendiri, tetapi kebijakannya pemerintah. Ia bisa mengapitalisasi modal sosial mereka untuk penambahan pendapatan mereka," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, para pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan sejumlah usulan, antara lain terkait penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda.

Menurut Prof. San Afri Awang, Presiden Jokowi akan segera menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.

"Beberapa usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti, misalnya, nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Gema Perhutanan Sosial lainnya, Siti Fikriyah Khuriyati berharap seluruh SK di Jawa bisa selesai pada akhir 2024, terutama mengingat luasan lahannya yang tidak terlalu besar.

Setelah itu, kata Siti, barulah pemerintah menata yang di luar Jawa.

"Jadi, kalau bisa sebelum 2024 itu semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tetapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kami ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Itu warisan luar biasa," ujar Siti. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: