Jokowi: Terowongan Nanjung Sebagai Pengendali Banjir
jpnn.com, BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Terowongan Nanjung yang memiliki panjang bangunan inlet 28 meter dan panjang bangunan outlet 100 meter, di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu (29/1).
"Alhamdulillah pembangunan Terowongan Nanjung yang merupakan bagian dari sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung ini telah selesai dan kita resmikan hari ini," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan, sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung terdiri dari banyak pekerjaan besar yakni normalisasi di hulu sungai, pembangunan embung, pembangunan kolam retensi, dan pembangunan pathway di Cisangkuy.
"Dan sekarang ini pembangunan Terowongan Nanjung. Kita harapkan masih ada satu dua yang ingin kita selesaikan di tahun 2020 ini. Dan masih jadi PR yakni satu sodetan dan satu kolam retensi," kata dia.
"Kalau ini sudah bisa selesai, Insyaallah setelah tahun 2020 ini banjir-banjir yang dulunya selalu terjadi di Cekungan Bandung ini, Insyaallah tidak terjadi pada tahun-tahum setelah 2020 ini," ujarnya.
Jokowi menuturkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan keberadaan Terowongan Nanjung berdampak terhadap penanganan banjir di wilayah Cekungan Bandung.
"Tadi seperti yang disampaikan (Gubernur Jabar) bahwa tahun ini genangan banjirnya surut sangat drastis dari 490 km persegi menjadi 80 km persegi, ini turunnya drastis. Dulu (warga) terkena dampak ada 159.000 jiwa menjadi 77.000 jiwa. Ini juga turun sangat drastis. Insyaalalh kita selesaikan di hulu," katanya.
Namun urusan penataan banjir Bandung di wilayah hulu tidak hanya soal infrastruktur semata namun meliputi rehabilitasi laham di atas DAS Citarum dan reboisasi.
Terowongan Nanjung yang memiliki panjang bangunan inlet 28 meter dan panjang bangunan outlet 100 meter, bagian dari sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung.
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo