Jokowi Tiba-Tiba Batalkan Agenda Temui Kompolnas

jpnn.com - JAKARTA - Agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Komisi Kepolisian NAsional (Kompolnas) yang sedianya digelar malam ini akhirnya dibatalkan. Menurut anggota Kompolnas, Edi Hasibuan pembatalan itu karena presiden ada agenda mendadak.
Edi menuturkan, para komisioner Kompolnas sudah berada di Istana Negara. Namun karena pertemuan dengan presiden itu dibatalkan, akhirnya Kompolnas menggelar diskusi dengan sejumlah menteri.
"Jadinya kegiatan itu kami gunakan untuk diskusi dengan para menteri termasuk mensesneg (menteri sekretaris negara, red), menkopolhukam (menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, red), menkumham (menteri hukum dan HAM, red). Banyak hal yang didiskusikan dan menjadi fokus kita," ujar Edi di kompleks Istana Negara, Jakarta Selasa (10/2) malam.
Menurut Edi, dalam pembicaraan itu sempat pula dibahas nama-nama calon Kapolri yang akan diajukan Kompolnas ke presiden. Namun, ia memastikan presiden belum memilih satu nama pun. "Kami banyak bicara calon tapi belum menentukan siapa-siapa," sambung Edi.
Selain itu Edi mengatakan bahwa Kompolnas dan para menteri juga membahas mengenai solusi terbaik agar keputusan presiden nantinya tentang calon Kapolri tidak menimbulkan polemik baru. Termasuk, agar Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang telah mendapat persetujuan DPR tetap merasa dihargai.
"Juga membicarakan bagaimana putusan presiden agar bisa diterima semua pihak, diterima masyarakat dan juga Pak BG calon Kapolri yang disetujui DPR merasa dihargai," tandas Edi.(flo/jpnn)
JAKARTA - Agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Komisi Kepolisian NAsional (Kompolnas) yang sedianya digelar malam ini akhirnya dibatalkan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dua Petani di Sukabumi Tersambar Petir, Begini Kondisinya
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Larangan SOTR di Jakarta Utara, Sahroni: 90 Persen Berakhir Tawuran
- ASN PPPK Silakan Cek Leger Gaji, Alhamdulillah Gratis
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam