Jokowi Tidak Perlu Takut Jika Tak Lantik Komjen BG
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tak perlu takut, jika nantinya tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, hal itu sah-sah saja mengingat Komjen BG adalah seorang tersangka.
Refly menilai, solusi polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus kembali didasarkan pada hati nurani.
"Solusinya adalah, kembali pada akal sehat, hati nurani, rasionalitas, untuk memastikan bawah tersangka tidak dilantik menjadi pejabat publik. Entah itu Pak Budi Gunawan atau tidak, etika tertinggi tidak bisa membiarkan siapapun dia yang mendapat status tersangka dilantik menjadi pejabat publik," ujar Refly dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (1/2).
Refly juga mengatakan, situasi seperti ini lebih tepat menggunakan hati nurani dan rasionalitas untuk membuat kebijakan ketimbang berdasar pada hukum.
"Kalau kita berpegang pada hati nurani. Kalau dia (Komjen BG) legowo, sebaiknya mengundurkan diri. Di era SBY yang dijadikan tersangka disuruh mengundurkan diri. Ini belum menjadi pejabat kok ngga mau mengundurkan diri," tandasnya.
Menurut Refly, rekomendasi yang diberikan oleh tim independen bentukan presiden dinilai sudah tepat dan dianggap mewakili suara masyarakat.
"Rekomendasi itu cukup mewakili suara publik, mewakili rasionalitas dan hati nurani. Jadi ada ruang bagi kepoilisian untuk memperbaiki diri dan ada ruang bagi KPK untuk memperbaiki diri," katanya.
Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali juga berpendapat polemik KPK-Polri sebaiknya tidak didasarkan semata-mata pada hukum. Hatta berpendapat, keutuhan bangsa dan negara lah yang seharusnya menjadi tujuan.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tak perlu takut, jika nantinya tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT