Jokowi Tunjuk Calon Panglima TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Kekhawatiran Ini

Dalam konteks itu, meski pergantian panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menjadi penting otoritas tersebut dijalankan secara bijak dan akuntabel.

"Pergantian panglima TNI bukan hanya tentang pergantian sosok pimpinan, tetapi yang jauh lebih penting hal tersebut juga akan memengaruhi baik-buruknya dinamika dan wajah TNI ke depan," tutur Dimas.

Dia juga menyampaikan pergantian Panglima TNI dalam suasana kontestasi politik ini sudah seyogianya bebas dari kepentingan yang pragmatis-politik.

Presiden dan DPR menurutnya harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatis-politis dalam pergantian Panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, kepentingan kelompok, dan keuntungan politik.

"Pola pergantian yang berbasis pada pragmatis-politis menjadi berbahaya, karena selain menjadikan TNI rentan dipolitisasi juga menggerus profesionalitas, merusak soliditas internal TNI, dan mengabaikan reformasi TNI," ujarnya.(fat/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: