Jokowi Tunjuk Hasto Ketuai Program Percepatan Penanganan Stunting
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia.
Hingga 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen pada 2019 lalu.
"Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (25/1).
Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya.
Melalui penugasan tersebut, presiden memiliki target setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.
Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.
"Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting," ucapnya.
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini.
Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.
BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.
"Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani stunting ini," tandasnya. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menurunkan angka stunting di Indonesia. Ada angka yang ditarget pemerintah.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto